NABIRE – Ratusan anggota Koperasi Jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Nabire menggelar aksi damai di halaman Kantor DPR Provinsi Papua Tengah, Kantor MRP Papua Tengah, dan Kantor Bupati Nabire, Selasa (21/10/2025).
Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap kehadiran Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Transporindo Nusantara Terminal yang dinilai dapat mengancam lapangan pekerjaan para tenaga kerja lokal di Pelabuhan Samabusa.
Koordinator aksi, Hermanus Womsior, dalam penyampaian aspirasi menyampaikan bahwa aksi damai ini diikuti sekitar 250 anggota Koperasi TKBM. Pihaknya menegaskan aksi berlangsung secara tertib dan damai dengan tujuan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dan DPR Papua Tengah agar memperhatikan nasib para pekerja asli Papua di sektor bongkar muat.
Dalam Pernyataan Sikap Koperasi Jasa TKBM Samabusa Nabire kepada DPR Papua Tengah, para peserta aksi menyampaikan lima butir aspirasi utama, antara lain:
1. Meminta DPR Papua Tengah mengeluarkan rekomendasi dukungan penolakan terhadap BUP yang masuk di Pelabuhan Nabire melalui SK Menteri Perhubungan.
2. Mendesak DPR Papua Tengah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membantu perjuangan Koperasi TKBM Nabire.
3. Meminta percepatan pengesahan Raperdasus tentang BUMD Papua Tengah agar daerah dapat mengelola pelabuhan secara mandiri.
4. Mendorong Komisi IV DPR Papua Tengah membentuk tim khusus untuk mendampingi perjuangan TKBM Samabusa.
5. Menegaskan bahwa tenaga kerja TKBM Nabire adalah orang asli Papua, yang harus dilindungi dan diberdayakan.
Aspirasi tersebut diserahkan langsung oleh Koordinator Aksi Hermanus Womsior dan Sostenes Rumbewas selaku perwakilan Badan Pengurus Koperasi Jasa TKBM kepada pihak DPR Papua Tengah
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua Tengah, Piter Worabai, menyatakan dukungan terhadap aspirasi para pekerja pelabuhan Nabire. Ia menegaskan, DPR akan menindaklanjuti persoalan ini melalui mekanisme resmi di lembaga dewan.
“Selama ini Koperasi Jasa TKBM merangkul seluruh tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan. Kalau kemudian pelabuhan diambil alih oleh badan usaha baru, kami khawatir saudara-saudara kita ini akan kehilangan pekerjaan,” ujar Worabai.
“Kalau mesin-mesin bongkar muat digunakan tanpa tenaga manusia, otomatis banyak orang nganggur. Itu tanggung jawab kami sebagai DPR untuk bantu mereka mempertahankan piring makan,” lanjutnya.
Worabai juga menyebut telah berkoordinasi dengan Gubernur Papua Tengah dan Bupati Nabire, serta berencana melaporkan persoalan ini kepada pimpinan DPR untuk dibahas di tingkat komisi dan rapat pleno.
“Kami akan perjuangkan lewat mekanisme resmi. Bila perlu dibentuk pansus untuk memastikan kebijakan ini tidak merugikan masyarakat lokal,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPR Papua Tengah akan berdiri bersama masyarakat, termasuk mendukung langkah-langkah konstitusional agar kebijakan pemerintah pusat tidak menimbulkan pengangguran baru di daerah. (MB)
