NABIRE — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Yoris Raweyai, menegaskan bahwa konflik di Tanah Papua bukanlah persoalan baru, namun hingga kini belum ada formula yang tepat dari negara untuk menyelesaikannya secara tuntas.
Hal tersebut disampaikan Yoris usai menghadiri Hearing Dialog antara DPR Papua Tengah, Pansus Kemanusiaan DPR Papua Tengah, dan DPD RI bersama para pengungsi Intan Jaya, yang digelar di Auditorium RRI Nabire, Selasa (14/10/2025).
“Konflik Papua ini bukan konflik baru. Sejak 1 Mei 1963 hingga sekarang, eskalasinya naik-turun. Selama ini, negara belum menemukan satu formula yang tepat untuk menyelesaikan persoalan ini,” ujar Yoris.
Yoris yang telah mengikuti dinamika Papua sejak masa integrasi hingga pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) mengaku prihatin karena berbagai kebijakan yang diambil pemerintah pusat belum membuahkan hasil signifikan.
“Kami dulu berharap di era Presiden Jokowi, dengan kunjungan beliau yang sampai 17 kali ke Papua, masalah ini bisa selesai. Tapi justru pasca kehadiran beliau, eskalasi konflik meningkat. Ini menjadi pertanyaan besar: kenapa dengan dana besar dan perhatian khusus, tapi konflik tetap terjadi?” ujarnya.
Menurutnya, Papua memiliki keunikan tersendiri karena memiliki dasar hukum dan anggaran khusus yang besar melalui Otsus mencapai lebih dari Rp300 triliun sejak periode pertama. Namun, kesejahteraan masyarakat dan kedamaian belum terwujud secara merata.
“Uang sudah diberikan, kesempatan untuk orang asli Papua memimpin juga sudah ada. Tapi konflik tetap terjadi. Artinya ada yang salah dalam pendekatan kebijakan,” tambahnya.
Yoris menilai, pemerintah perlu bersikap tegas dan konsisten dalam menentukan arah kebijakan Papua, termasuk memperkuat kepastian hukum dan pendekatan yang lebih manusiawi. Ia juga berharap kepemimpinan Presiden ke-8, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dapat menghadirkan solusi nyata bagi Papua.
“Harapan kami, di era Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, masalah Papua ini bisa tuntas. Sudah cukup lama masyarakat Papua menderita dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya.
Menanggapi pertanyaan mengenai keberadaan pasukan keamanan yang sering kali tidak terkoordinasi dengan pemerintah daerah, Yoris menyebut bahwa koordinasi tetap ada, namun perlu dievaluasi secara lebih terbuka.
“TNI dan Polri punya tugas pokok masing-masing. Saya kira koordinasi pasti ada, hanya mungkin belum terbuka secara luas. Ini yang akan kami tanyakan langsung ke Pangdam dan Kapolda,” jelasnya.
Senator juga menyoroti meningkatnya eskalasi konflik di wilayah Papua Tengah setelah pemekaran daerah, dan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja sama menyelesaikan persoalan tersebut.
“Dulu dari delapan kabupaten di Papua Tengah, hanya satu atau dua yang masuk kategori merah. Sekarang justru meningkat. Ini jadi perhatian kita bersama. Tidak ada yang bisa menyelesaikan ini sendirian — semua pihak harus berkolaborasi,” tuturnya. (MB)
