NABIRE — Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Nabire, Frans U. Magai, mengajak seluruh pelaku ekonomi, Dewan Adat, dan pemerintah di wilayah Papua Tengah untuk bersatu dalam membangun ekonomi daerah yang berkeadilan.
Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan Sinergitas Masyarakat Adat Mee-Pago Papua Tengah Bersatu Mendukung Program Strategis Nasional yang digelar di Auditorium RRI Nabire, Senin (13/10/2025).
Dalam sambutannya, Frans menekankan bahwa sinergi antara lembaga adat dan dunia usaha merupakan kunci terciptanya Papua Tengah yang aman, damai, dan sejahtera.
“Kalau kita duduk sama-sama dan bekerja sama, maka akan tercipta keadaan yang aman, damai, dan sejahtera,” ujarnya.
Ia juga menyinggung pelantikan Komite Percepatan Pembangunan Papua (KPPP) oleh Presiden Joko Widodo dua minggu lalu sebagai sinyal bahwa Papua Tengah sudah harus siap menerima pembangunan besar di wilayahnya.
“Dewan Adat harus menyiapkan masyarakat agar bisa mengambil bagian dalam pembangunan. Harus ada program nyata yang memberdayakan masyarakat beternak, bertani, dan berusaha supaya pemerintah bisa membeli hasil mereka,” jelasnya.
Frans menegaskan bahwa Kadin merupakan wadah resmi negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1986, yang memiliki tanggung jawab mempercepat pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
“Tidak boleh ada orang yang tidak bekerja. Dewan Adat, Kadin, dan asosiasi usaha harus bersinergi. Masyarakat adat jangan hanya jadi penonton, tapi ikut bekerja dan hidup dari potensi daerahnya,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya kolaborasi antara berbagai asosiasi usaha seperti KAP, Apindo, dan OPD yang di bawah koordinasi Dewan Adat.
“Sekarang tidak bisa lagi jalan sendiri-sendiri. Pemerintah, Dewan Adat, dan pengusaha harus satu rumah, satu kekuatan. Dengan sinergi itu, Papua Tengah akan maju dan sejahtera,” tegas Magai. (MB)
