NABIRE – Solidaritas Pelajar dan Mahasiswa Papua Tengah menggelar aksi menyuarakan aspirasi di Kabupaten Nabire, Kamis (11/9/2025). Dalam pernyataannya, massa aksi menegaskan 16 poin tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah pusat maupun daerah.
Koordinator Lapangan, Amsal Youw, dan Wakil Koordinator Lapangan, Arnold Pigai, menyampaikan bahwa aspirasi ini merupakan suara bersama pelajar dan mahasiswa Papua Tengah terhadap berbagai persoalan yang terjadi di wilayah tersebut.
Adapun poin-poin utama yang disuarakan antara lain:
- Hentikan seluruh investasi, baik legal maupun ilegal, dan cabut 53 izin usaha pertambangan di Papua Tengah.
- Batalkan rencana pembangunan pelabuhan dan PLTA di Kapiraya, Kabupaten Deiyai.
- Bebaskan tanpa syarat empat tahanan politik (Tapol) NFRPB di Sorong serta kembalikan mereka dari Makassar ke Sorong.
- Hentikan program transmigrasi di Papua Tengah.
- TNI/Polri diminta tidak menjadikan sekolah, gereja, dan fasilitas kesehatan sebagai barak militer, serta menarik pasukan organik dan non-organik dari seluruh wilayah Papua.
- Pemerintah Papua Tengah diminta memfasilitasi kepulangan para pengungsi ke daerah asal.
- Hentikan rencana pemekaran desa, distrik, dan kabupaten di Papua Tengah.
- Kapolres Nabire diminta menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis, mahasiswa, pelajar, dan masyarakat biasa, serta membuka ruang demokrasi.
- Pemerintah diminta membangun pasar yang layak bagi mama-mama Papua.
- Hentikan kriminalisasi jurnalis di seluruh Papua.
- Kementerian HAM diminta segera menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM di Tanah Papua.
- Hentikan kapitalisasi alat-alat kesehatan di Papua Tengah.
- Hentikan penangkapan, penculikan, intimidasi, dan kekerasan terhadap rakyat Papua.
- Berikan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua sebagai solusi demokratis.
Massa aksi menegaskan, tuntutan tersebut lahir dari keresahan masyarakat Papua Tengah atas kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi. (MB)
Facebook Comments Box
