Menu

Mode Gelap
Sengketa PAW DPR Papua Tengah, Simon Gobai Resmi Tunjuk Yakehu sebagai Kuasa Hukum Natal di Tengah Luka Bangsa: Refleksi dari Sumatera hingga Papua Kepsek SD Inpres Nabarua Sampaikan Terima Kasih, 159 Siswa Terima PIP Usulan Senator Wilhelmus Pigai Sinergi Membangun SDM: Wilhelmus Pigai Dukung Penuh Program Pendidikan Gratis Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa: 2026 Adalah Tahun Lompatan Besar bagi Pendidikan Gratis di Papua Tengah Pesta Kembang Api Spektakuler di Pantai Nabire, Masyarakat: Terima Kasih Gubernur Meki Nawipa

Headline

Cipayung Plus Papua Tengah Serukan Pemerintah Dengarkan Aspirasi Rakyat dan Waspadai Eskalasi Politik

Etty Welerbadge-check


					Cipayung Plus Papua Tengah Serukan Pemerintah Dengarkan Aspirasi Rakyat dan Waspadai Eskalasi Politik Perbesar

NABIRE – Kelompok Cipayung Plus Provinsi Papua Tengah menyampaikan pernyataan sikap terkait dinamika politik nasional yang dinilai semakin bergejolak dan berdampak pada kehidupan sosial, keamanan, serta ekonomi masyarakat.

Dalam pernyataannya, Cipayung Plus menilai eskalasi politik yang terjadi merupakan imbas dari kebijakan pemerintah pusat dan DPR RI yang dianggap kurang berpihak pada kepentingan rakyat. Respon aparat keamanan terhadap aksi massa juga dinilai kerap berlebihan hingga menimbulkan korban jiwa.

“Menyikapi kondisi ini, kami menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus menyerukan agar pemerintah pusat segera mengambil langkah bijak demi menjaga perjalanan dan kemajuan bangsa ini,” demikian tertulis dalam dokumen pernyataan sikap yang diterima media ini.

Sembilan Butir Pernyataan Sikap

Adapun poin-poin sikap Cipayung Plus Papua Tengah antara lain:

  1. Menyambut baik respon Presiden Republik Indonesia terhadap beberapa tuntutan rakyat.
  2. Menegaskan suara rakyat harus terus dikawal hingga tuntas pada tahap finalisasi.
  3. Mendorong pengesahan UUD perampasan aset koruptor.
  4. Mendesak aparat penegak hukum memberantas mafia korupsi.
  5. Meminta pemerintah tidak menaikkan pajak yang membebani rakyat.
  6. Mengecam keras tindakan aparat yang dinilai brutal dan berlebihan dalam menghadapi aksi massa.
  7. Mendesak pencopotan menteri atau wakil menteri di kabinet yang rangkap jabatan.
  8. Menyarankan aksi unjuk rasa dilakukan secara damai, tidak merusak fasilitas umum, dan tidak keluar dari nilai-nilai demokrasi.
  9. Meminta semua pihak menahan diri agar situasi bangsa kembali kondusif.

Ajakan Jaga Kondusivitas

Cipayung Plus menegaskan, penyampaian aspirasi rakyat harus tetap dijamin sebagai hak konstitusional, namun masyarakat juga diingatkan agar tidak mudah terprovokasi.

“Rakyat punya hak menyampaikan aspirasi, tapi harus dengan cara yang bermartabat dan tidak menimbulkan kerugian bagi sesama,” tulis mereka.

Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh empat organisasi yang tergabung dalam Cipayung Plus Papua Tengah, masing-masing:

* GMNI : Jeri Muyapa (Ketua)
* GMKI : Firgo Jitmau (Ketua)
* PMKRI : Michael Edowai (Ketua)
* GAMKI : Steven Pigai (Sekretaris)

Cipayung Plus berharap pernyataan ini dapat menjadi perhatian pemerintah pusat untuk berbenah dan menata Indonesia menuju bangsa yang lebih maju, adil, dan sejahtera. (MB)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Pemalangan Akses Sekolah di Wania, Pemerintah Distrik Pastikan Situasi Kondusif dan KBM Segera Normal

14 Januari 2026 - 14:19 WIB

Img 20260114 wa0304

Pemalangan Kembali Terjadi, Aktivitas Belajar SD Negeri Inauga Lumpuh

14 Januari 2026 - 14:11 WIB

Img 20260114 wa0302

Pemkab Puncak Tegaskan Korban Konflik Kwamki Narama Berimbang dan Telah Berdamai, ASN Terlibat Akan Disanksi

14 Januari 2026 - 14:00 WIB

20260112 164854

Konflik Warga Berakhir Damai, Pemkab Puncak Sampaikan Permohonan Maaf kepada Pemkab dan Masyarakat Mimika

14 Januari 2026 - 13:38 WIB

Screenshot 20260114 223746 gallery

Pakar Hukum Ingatkan Jurnalis Papua Pahami KUHP Baru Agar Terhindar Jeratan Hukum

14 Januari 2026 - 12:04 WIB

Img 20260114 wa0284
Trending di Headline