Oleh : Roberthino Hanebora (Sekertaris Suku Besar Yerisiam Gua)
Akhir Agustus 2025 lalu, ribuan buruh, mahasiswa dan aktivis turun ke jalan, menyemut di sekitar Senayan dan Istana, menggema dengan berbagai tuntutan yang sesungguhnya sederhana : Hapuskan outsourcing, naikkan upah minimum, hentikan gelombang PHK, bebaskan pekerja dari beban pajak yang mencekik hingga kebijakan parleman yang menyengsarakan rakyat. Tetapi di negeri yang menempatkan oligarki di kursi istana, kesederhanaan itu berubah menjadi sesuatu yang berbahaya.
Gedung DPR RI, dengan pagar tinggi dan kawat berduri, menjadi saksi sekaligus simbol betapa jauh jarak antara yang di dalam dan yang di luar. Di dalam, para wakil rakyat berdebat soal tunjangan, fasilitas, dan rekening tebal. Di luar, rakyat mengangkat poster lusuh dengan tulisan tangan: “Upah layak untuk hidup layak.” Jurang itu semakin menganga, semakin curam, dan siap menelan legitimasi negara itu sendiri.
Hari itu, seorang pengemudi ojek daring tewas tergilas kendaraan taktis polisi. Satu nyawa yang hilang di tengah tuntutan tentang hidup yang lebih adil. Dari tubuh yang terbaring itu, lahir pertanyaan yang lebih besar, mengapa negara ini lebih takut pada rakyat yang bersuara, daripada kemiskinan yang mereka ciptakan dengan kebijakan mereka sendiri ?
Namun, cerita tentang Jakarta hanyalah permukaan. Dari balik kerumunan mereka yang berteriak di ibu kota, riak-riak lain berdenyut di pinggiran republik. Papua, Ambon, Aceh. Tiga nama yang dalam sejarah Indonesia kerap disebut dengan nada waspada wilayah yang membawa luka lama, dan selalu bergolak ketika pusat rapuh.
Di Papua, suara ribuan buruh di Jakarta hanya terdengar samar. Namun gema tuntutan itu mengingatkan pada luka yang sama, soal keadilan yang tak pernah datang. Ribuan orang asli Papua masih tinggal di pengungsian, mengungsi ke hutan, lari dari operasi militer. Presiden menyebut tanah itu “aman.” Tetapi aman menurut siapa? Aman bagi mereka yang duduk di ruang ber-AC di istana, atau aman bagi keluarga yang harus mengubur anaknya tanpa nisan ?
Juru bicara OPM, Sebby Sambom, terang-terangan menyatakan ketidakpercayaan pada Prabowo. Katanya, negara hanya berpura-pura menyebut situasi terkendali, padahal kenyataannya memburuk. Di sisi lain, suara-suara moderat seperti Jaringan Damai Papua mendesak dialog dibuka. Tetapi pemerintah masih menutup telinga, lebih suka mendengar dentuman senjata daripada suara rakyatnya sendiri.
Di banyak kota, mahasiswa Papua ikut turun ke jalan, bahkan sampai ke Banda Aceh, membawa poster: “Papua Bukan Medan Tempur”. Solidaritas itu menandakan sesuatu, bahwa luka Papua bukan lagi soal daerah semata, tetapi luka republik ini sendiri.
Di Ambon, sebuah bendera berkibar di pantai Wainitu, Benang Raja, simbol RMS. Bendera itu hanya sehelai kain, tetapi cukup untuk mengingatkan, luka lama tidak pernah benar-benar sembuh.
Pemerintah pusat mengecam, aparat berjaga, tetapi bendera itu tetap sempat berkibar. Dan sekali ia berkibar, ia membawa pesan bahwa sejarah tidak bisa dipenjara selamanya. Mahasiswa Katolik di Ambon bahkan protes, bagaimana intel negara bisa gagal mencegah pengibaran bendera separatis, tetapi begitu lihai membungkam mahasiswa yang demo soal kebijakan kampus?
Pertanyaan itu pahit, tapi nyata. Negara selalu gesit menghadapi rakyat biasa, tapi lamban membaca tanda-tanda bahaya yang lahir dari sejarahnya sendiri.
Dua puluh tahun sudah damai Helsinki diteken, menutup bab perang berdarah antara GAM dan negara. Tapi damai itu rapuh.
Aceh hari ini diguncang polemik tapal batas dengan Sumatera Utara, empat pulau diambil sepihak. Revisi UUPA pun terkatung-katung, sementara dana otsus yang akan habis 2027 masih jadi tarik ulur. Rakyat Aceh mulai resah.
Muzakir Manaf, tokoh eks-GAM yang kini jadi Gubernur, bahkan harus melarang pengibaran bendera Bulan Bintang di peringatan damai. Alasannya, jangan memancing Jakarta yang cepat tersulut. Tapi larangan itu justru membuktikan satu hal, rakyat Aceh belum pernah benar-benar melupakan simbol perlawanan mereka. Simbol itu masih hidup, hanya menunggu ruang untuk kembali berkibar.
Sejarah selalu berulang dengan pola yang sama. 1998, Soeharto jatuh, pusat goyah, dan dari pinggiran terdengar suara-suara paling keras. Aceh menuntut referendum, Papua menggelar Kongres, Ambon terbakar oleh konflik.
Hari ini, mereka memang tidak bicara tentang kemerdekaan. Tetapi ketidakadilan yang mereka suarakan adalah bahan bakar yang sama yang selama ini menyulut suara-suara merdeka dari pinggiran.
Ketika buruh, mahasiswa, dan masyarakat adat sama-sama merasa terabaikan, maka mereka akan menemukan benang merah di antara penderitaan mereka. Dan dari benang merah itu bisa lahir sebuah simpul baru, simpul perlawanan yang tidak hanya menuntut roti, tetapi juga menuntut hak untuk menentukan masa depan.
Apakah Negara Belajar ?
Pertanyaan yang menghantui kita sederhana : apakah negara belajar dari sejarah ?
Atau apakah negara masih menganggap semua ini sekadar “gangguan keamanan,” yang bisa dipadamkan dengan gas air mata, pentungan, dan operasi militer ?
Jika jawabannya yang kedua, maka Jakarta bisa sekali lagi menjadi ibu kota yang sepi legitimasi. Dan dari sepi itulah, suara-suara lama dari Aceh, Ambon, hingga Papua bisa menemukan momentumnya kembali.
Buruh, mahasiswa dan aktivis di Jakarta mungkin hanya menuntut kenaikan akan pengabaian. Tapi sesungguhnya mereka sedang membuka pintu yang sama yang pernah diketuk Aceh, Ambon, dan Papua, pintu untuk bertanya, untuk siapa sebenarnya negara ini berdiri ?
Dan bila negara memilih santai, menganggap gelombang ini sekadar keributan sesaat, maka ia lupa satu hal : sejarah bangsa ini sendiri lahir dari momentum serupa. Indonesia memanfaatkan kekacauan Perang Dunia Kedua untuk mengumumkan kemerdekaan. Maka jangan terkejut, bila dari riak-riak yang dipinggirkan hari ini, Aceh, Ambon, dan Papua menemukan kembali momentumnya menyulut persoalan politik yang lebih besar idealisme untuk melepaskan diri dari republik yang tak pernah adil bagi mereka. [**]
