JAYAPURA – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua mengadukan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya menjelang perayaan 80 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Aduan ini disampaikan ke Kantor Komnas HAM RI Perwakilan Papua.
Pengaduan tersebut bertepatan dengan aksi demonstrasi damai yang digelar oleh Mahasiswa Puncak Jaya Kota Studi Jayapura di depan Kantor DPR Papua pada Jumat, (22/8/2025) yang mendesak penarikan pasukan non-organik dari Kabupaten Puncak Jaya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pada 7 Agustus 2025 Komando Operasi Satgas Habema melakukan operasi pengamanan persiapan HUT ke-80 RI di Kampung Oholumu, Distrik Mewoholu, Kabupaten Puncak Jaya. Malam hari, seorang anak perempuan berusia 13 tahun yang keluar rumah untuk buang air kecil dengan menggunakan senter menjadi korban tembakan. Anak tersebut ditemukan keesokan harinya dalam kondisi luka tembak di paha kanan dan langsung dilarikan ke RSUD Mulia.
Selain itu, warga setempat mengaku adanya rumah penduduk dan fasilitas gereja yang terbakar maupun rusak akibat tembakan dan ledakan. Kondisi tersebut membuat banyak warga mengungsi karena ketakutan.
Dari berbagai peristiwa tersebut, YLBHI dan LBH Papua mencatat beberapa poin penting:
- Sejumlah rumah warga dan fasilitas gereja GIDI hancur dan terbakar.
- Seorang anak perempuan berusia 13 tahun menjadi korban tembakan dan kini masih menjalani perawatan.
- Sejumlah warga kampung harus mengungsi akibat operasi militer.
Dalam keterangannya, YLBHI dan LBH Papua menilai peristiwa ini telah melanggar prinsip perlindungan terhadap masyarakat sipil di wilayah konflik bersenjata sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 yang telah diratifikasi melalui UU No. 59 Tahun 1958. Selain itu, penembakan anak berusia 13 tahun dianggap melanggar ketentuan perlindungan khusus terhadap anak dalam konflik bersenjata sebagaimana diatur dalam Pasal 59 dan 60 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
“Atas dasar itu, kami menyimpulkan telah terjadi dugaan pelanggaran HAM berat dalam operasi militer pengamanan menjelang HUT ke-80 RI di Kabupaten Puncak Jaya. Oleh karena itu, kami mendesak Komnas HAM RI Perwakilan Papua membentuk tim investigasi dan segera melakukan penyelidikan lapangan,” demikian pernyataan resmi YLBHI dan LBH Papua. (MB)
