Menu

Mode Gelap
Gubernur Meki Nawipa Kucurkan Lebih dari Rp 90 Miliar, Wujudkan Pendidikan Gratis di Papua Tengah Waket DPR Papua Tengah John Gobai Desak Penyediaan Sekolah, Puskesmas, dan Transportasi Umum di Perbatasan Mimika-Deiyai Kunjungan Kanonik Perdana Uskup Timika di Agimuga Disambut Meriah oleh Seribuan Umat Katolik Suku Amungme 80 Siswa di Raja Ampat Diduga Keracunan Usai Santap Makan Bergizi Gratis Diduga Terjadi Pengeboman Oleh Aparat di Maybrat, LP3BH Manokwari Desak Komnas HAM dan Dewan HAM Internasional Bertindak Ketua DPD RI Optimistis Surpres RUU Daerah Kepulauan Terbit Pekan Ini: Keadilan Fiskal Harus Berlayar!

Headline

BPBD Nabire Belum Miliki Mobil Pemadam, Imanuel Monei: Sudah Dua Kali Kami Usulkan

Etty Welerbadge-check


					BPBD Nabire Belum Miliki Mobil Pemadam, Imanuel Monei: Sudah Dua Kali Kami Usulkan Perbesar

NABIRE – Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nabire, Imanuel Monei, mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum memiliki mobil pemadam kebakaran. Kondisi tersebut dinilai menghambat penanganan kebakaran di wilayah setempat.

“Sejak saya menjabat hampir tiga tahun, mobil pemadam kebakaran itu belum ada. Bahkan sebelum saya menjabat, juga belum ada,” ungkap Monei kepada wartawan usai kegiatan sosialisasi pembentukan klaster logistik penanggulangan bencana di Auditorium RRI Nabire, Jumat (15/8/2025).

Menurutnya, usulan pengadaan mobil pemadam kebakaran sudah disampaikan sebanyak dua kali dalam sidang anggaran, bahkan mendapat dukungan dari sejumlah anggota DPRD periode sebelumnya. Namun, belum ada tanggapan dari pemerintah daerah.

“Saya sudah usulkan dua kali agar Pemda menganggarkan pembelian mobil damkar. Beberapa anggota DPRD juga membantu mendorong, tapi belum ada respon dari pemerintah daerah yang lama,” jelasnya.

Monei menambahkan, akibat ketiadaan armada damkar, selama ini BPBD Nabire hanya bisa mengandalkan bantuan mobil pemadam milik Polres Nabire atau milik BPBD Provinsi Papua Tengah.

“Kalau ada kebakaran, yang biasanya turun itu Polres. Setelah ada provinsi, baru ada bantuan dari BPBD provinsi, tapi itu juga aset provinsi, bukan milik kabupaten,” ujarnya. (MB)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

APKM Pusat Kukuhkan Pengurus Wania dan Iwaka 

5 Desember 2025 - 11:57 WIB

20251205 111558

Musdat LMHA Dinilai Tidak Sesuai Mekanisme dan Prosedur Mekanisme, Lemasko Pimpinan Gerry Minta Dibatalkan

5 Desember 2025 - 10:59 WIB

Img 20251204 wa0021

Yohanes Yance Boyau Terpilih  dan Dikukuhkan Jadi Weyaiku Pertama LMHA Suku Kamoro/Mimikawe

5 Desember 2025 - 10:54 WIB

20251204 174919

LPPD Papua Tengah Gelar Rapat Konsultasi Persiapan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional 2026

5 Desember 2025 - 09:11 WIB

Img 20251205 wa0213

Menuju Kepastian Hak Ulayat: Papua Tengah Bahas Standar Kompensasi Hasil Hutan

5 Desember 2025 - 09:05 WIB

Img 20251205 wa0206
Trending di Headline