Menu

Mode Gelap
Aksi APDESI di Monas Hari Ini: 2.155 Personel Gabungan Disiagakan, Polisi Imbau Jaga Ketertiban DPD RI Soroti Krisis Kesehatan Mental Perempuan dan Ancaman Digital Jakarta Stop Pengalihan Isu! Senator Kambuaya Desak Presiden Prabowo Segera Audit Total Izin Perusak dan Fokus Bencana Meningkatnya Kriminalitas: Akar Masalah dan Solusi Holistik (Ditinjau dari Sosiologi Hukum) Banjir Bandang Sumatera: Alarm Bencana Ekologis dan Slow Violence di Seluruh Indonesia Gubernur Meki Nawipa Kucurkan Lebih dari Rp 90 Miliar, Wujudkan Pendidikan Gratis di Papua Tengah

Headline

Pencaker Papua Tengah Desak Gubernur & DPR: “CPNS Harus 100% OAP!”

adminbadge-check


					Suasana Aksi Perbesar

Suasana Aksi

NABIRE – Para pencari kerja (pencaker) di Papua Tengah kembali mendatangi Gubernur Papua Tengah dan DPR Papua Tengah untuk menyampaikan aspirasi serta menyerahkan daftar nama dengan kode (R) terkait penerimaan CPNS Provinsi Papua Tengah Tahun 2025.

Koordinator lapangan pencaker Papua Tengah, Philipus Yeimo, mengungkapkan bahwa kedatangan mereka bertujuan untuk menyerahkan tuntutan kepada pemerintah dan DPR Papua Tengah.

“Ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan kepada pemerintah dan DPR Papua Tengah,” ujar Philipus Yeimo kepada media usai menyerahkan aspirasi kepada Gubernur Papua Tengah, Kamis (20/3/2025).

Yeimo menegaskan bahwa sebagai daerah pemekaran baru (DOB), pemerintah harus mengakomodasi putra-putri asli Papua dalam struktur pemerintahan yang masih membutuhkan banyak tenaga kerja.

“Tuntutan pertama kami adalah agar pemerintah memastikan anak asli Papua mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi yang masih kosong di pemerintahan baru,” katanya.

Tuntutan kedua, lanjut Yeimo, berkaitan dengan kebijakan yang telah dikembalikan ke pemerintah daerah oleh pemerintah pusat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus). Oleh karena itu, pemerintah daerah harus merangkul serta memberikan peluang bagi putra daerah agar dapat menjadi tuan di negeri sendiri.

“Penerimaan CPNS berikutnya harus 100 persen untuk Orang Asli Papua (OAP),” tegasnya.

Yeimo menjelaskan bahwa aspirasi serupa telah beberapa kali disampaikan kepada pihak eksekutif dan legislatif, baik di tingkat daerah maupun pusat.

“Kami mendesak DPR Papua Tengah untuk segera mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) terkait penerimaan CPNS yang harus 100 persen OAP di Papua Tengah,” lanjutnya.

Ia berharap agar tuntutan ini segera ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPR Papua Tengah guna menekan angka pengangguran di wilayah tersebut.

“Kami, anak-anak Papua, memiliki bidang lain seperti wirausaha dan sebagainya, tetapi harapan kami ada di CPNS. Kami berharap pemerintah dan DPR menjawab aspirasi kami,” pungkasnya.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Aksi APDESI di Monas Hari Ini: 2.155 Personel Gabungan Disiagakan, Polisi Imbau Jaga Ketertiban

8 Desember 2025 - 05:17 WIB

Apel gabungan di monas 1765161864707 169

DPD RI Soroti Krisis Kesehatan Mental Perempuan dan Ancaman Digital Jakarta

7 Desember 2025 - 22:46 WIB

1001433151 2759921897

Momen Natal, OPM Dilarang Masuki Puncak Papua Tengah

7 Desember 2025 - 20:37 WIB

Img 20251207 wa0073

Lilin, Doa, dan Tarian Lapago: Identitas Budaya Menyatu dalam Peringatan HUT Ke-11 ULMWP di Jayapura

7 Desember 2025 - 20:33 WIB

Img 20251207 wa0065

Stop Pengalihan Isu! Senator Kambuaya Desak Presiden Prabowo Segera Audit Total Izin Perusak dan Fokus Bencana

7 Desember 2025 - 03:45 WIB

Whatsapp image 2025 12 07 at 12.44.46
Trending di News