JAKARTA – Kebijakan pemerintah pusat yang memotong dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua menuai protes keras dari Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa. Dalam rapat kerja (Raker) Komisi II DPR di Jakarta, Kamis (13/3/2025), Meki menegaskan bahwa pemangkasan anggaran tersebut mengancam masa depan pembangunan di Tanah Papua.
“Otonomi Khusus itu seharusnya menjadi solusi, bukan sekadar janji. Tapi, bagaimana kami bisa maju jika dana Otsus, DAU, dan DAK dipangkas? Apa artinya Otonomi Khusus jika tidak ada dukungan finansial yang memadai?” tanya Meki dengan nada tegas.
Gubernur yang baru saja memimpin provinsi termuda di Papua ini menyampaikan keprihatinan mendalam atas kebijakan tersebut. Menurutnya, pemotongan dana akan menghambat program-program prioritas yang telah direncanakan sejak Pilkada 2024.
“Kami sudah berkomitmen untuk membangun Papua, tapi bagaimana bisa kami wujudkan itu jika anggaran terus dikurangi? Ini sangat miris,” ujarnya.
Meki juga membandingkan perlakuan pemerintah pusat terhadap Aceh dan Papua.
“Gubernur Aceh dilantik di Aceh, sementara kami harus ke Jakarta. Bahkan, akses transportasi di Aceh jauh lebih baik. Di Papua, untuk menjangkau daerah terpencil, kami harus bergantung pada pesawat dan helikopter. Tantangan kami jauh lebih besar,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa perbedaan perlakuan ini tidak hanya merugikan pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat Papua yang berharap pada pembangunan yang lebih merata.
“Kami meminta Komisi II DPR untuk memperjuangkan hak kami. Jangan biarkan Otonomi Khusus hanya jadi wacana tanpa implementasi nyata,” tegas Meki.
Dalam rapat tersebut, hadir pula Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk dan tiga gubernur lain dari Tanah Papua.
